Tipe-Tipe Sistem Politik

Tipe-tipe Sistem Politik Beserta Contoh Negaranya

A.    Tipe Sistem Politik Menurut Shils

1.      Political Democracy

Shils mengemukakan ciri-ciri demokrasi yaitu adanya perwakilan yang dipilih oleh rakyat, terdapat lebih dari satu partai politik yang tergabung, pers dan organisasi-organisasi didalamnya bebas berbicara atau mengeluarkan pendapat (public liberties), adanya kehakiman yang bebas, serta rule of law yang ditegakkan dan bersifat adanya lembaga representative.

Selanjutnya Shils menambahkan bahwa sistem demokrasi ini hanya mungkin dalam political society atau orang yang memahami politik yang coraknya rasa nasionalisme yang kuat, perhatian politik yang kuat, pengakuan sistem legitimate, mengakui hak-hak individu, konsentrasi tentang nilai-nilai.

Belum ada negara yang benar-benar menganut sistem ini, dan negara maju pun hanya mendekati ciri-cirinya. Tetapi ada beberapa negara yang menganut sistem demokrasi terbesar adalah India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Pakistan, dan Nigeria.

2.      Tutelary Democracy

Ciri khusus dari negara dengan pemerintahan Tutelary Democracy adalah tingkat kestabilannya yang kuat yang tidak dimiliki oleh politik demokrasi, hak-hak oposisi yang yang dibatasi, administrasi yang baik, organisasi penyaluran aspirasi yang belum berkembang, masyarakat yang menaati hukum dan tidak menyukai revolusioner. Contoh penganut negara ini adalah Turki.

Ada pemberitaan mengenai percobaan kudeta di Turki yang dilakukan oleh militer Turki dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Kudeta ini gagal. Bukan digagalkan oleh Erdogan dan pemerintahannya, tetapi oleh rakyat Turki sendiri. Mereka beramai-ramai turun ke jalan menghalangi tank-tank militer Turki yang ingin lewat. Satu hal yang perlu dicatat, mereka turun ke jalan bukan untuk membela Erdogan, mereka turun ke jalan untuk membela kebebasan, untuk membela demokrasi.

3.      Modernising Oligarcy

Modernising Oligarcy terjadi jika demokrasi gagal didaerah tersebut, Karena, ada pemisah antara elit politik yang menginginkan modernisasi dengan rakyat tradisional. Salah satu syarat yang ditempuh untuk bisa menjadi negara modernising oligarki adalah bahwa pemerintah membutuhkan prestasi yang besar untuk meyakinkan rakyat, bahwa demokrasi itu perlu, oposisi harus ditekan, dalam administrasi negara korupsi harus dihapuskan untuk membuktikan bahwa sistem oligarki lebih baik daripada sistem demokrasi, dan ideology negara harus diciptakan dan didalangi oleh pemerintah dan menjadi pegangan rakyat.

Sering sistem ini dijalankan oleh pemerintah militer yang kurang sanggup dalam administrasi sipil dan urusan ekonomi. Contoh dari negara dengan sistem modernising oligarki adalah Mesir pada zaman dinasti Mamluk. Kepemimpinan yang dipilih di antara para Mamluk adalah yang paling kuat dan berpengaruh dan bukan melalui garis keturunan. Karena itu, sistem ini lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seorang Mamluk yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat.

4.      Totalitarian Oligarcy

Totalitarian atau totaliter oligarki mengumandangkan bahwa golongan elit memiliki kekuatan elit lebih jauh dari golongan lain. Maka negara penganut sistem ini tidak ada oposisi, tidak ada dewan perwakilan yang bebas, tidak ada pendapat umum, dan bagi yang melawan akan dihukum bahkan dipenjarakan.

Contoh dari negara penganut tipe politik ini adalah Rusia, dimana sistem negara tersebut adalah komunis. Partai komunis didalamnya memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat melalui konsep jabatan rangkap. Supreme Soviet yang merupakan badan tertinggi diketuai oleh suatu presidium yang anggotanya juga sebagai tokoh partai. Begitu pula pimpinan badan-badan negara, dan Sekretaris Partai Komunis lebih berkuasa daripada Presiden (ketua presidium). Menurut Shils, negara yang mempraktekan sistem ini dikarenakan pemerintahan totaliter dianggap efisien.

5.      Traditional Oligarcy

Tipe oligarki ini adalah tipe yang menganut sistem tradisional yang dipimpin oleh raja atau ningrat dan tidak menghendaki modernisasi. Biasanya oligarki ini adalah warisan dari elit dinasti karena berhasil menghindarkan diri dari penjajahan kolonial, kekuasaan raja dan kelompok berkuasa di sekelilingnya dan sistemnya turun temurun kepada anak-cucunya.

 Karena tradisi, aparat negara terbatas tugasnya, desa tidak mendapat perhatian, pengangkatan jabatan pribadi dengan pertimbangan pribadi, parlemen hanyalah hiasan karena lemah tergantung kemurahan hati raja atau elit politik, kaum elit sebagai pembuat undang-undang bukan parlemen, tidak ada organisasi bebas tanpa kontrol penguasa.

B.     Tipe Sistem Politik Menurut Organsky

1.      Sistem Borjouis

Dalam sistem politik borjouis kaum miskin dan buruh sangat sengsara, karena diperas tenaganya dan tidak memiliki hak untuk bersuara. Dalam hal ini, kaum proletar dijauhkan dari pemerintahan, kehidupan mereka sangat sengsara jauh dari kata sejahtera. Makin banyak industri, berakibat menuntut kekuasaan dan secara otomatis berpengaruh pada pemerintahan. Maka terjadilah pergeseran kekuasaan dari ningrat ke kaum Borjouis.

Contoh dari sistem ini adalah pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Borjouis Belanda menyiksa rakyat Indonesia (proletar) dengan memeras tenaganya, meniadakan kesejahteraan mereka.

2.      Sistem Stalinis

Sistem stalinis ini berbeda dengan sistem borjouis. Sistem ini muncul jika ada golongan kuat versus golongan elit tradisional yang pada umumnya tidak mau memberi konsesi.

Pada awalnya sistem ini didukung oleh buruh dan petani, namun karena kepentingan industrialisasi akhirnya pemerintah stalinis menindas mereka. Para petani dipaksakan meninggalkan tanahnya dan masuk pabrik karena adanya proses modernisasi dan industrialisme. Maka dari itu sistem modernisasi di sistem ini lebih kejam.

Rusia, adalah penganut sistem ini yang dimana pertama kali dijalankan 15 tahun setelah kematian Lenin. Joseph Stalin, adalah pencetus sistem ini dan merupakan sekjen Communist Party pada masanya. Perubahan sistem Leninisme ke Stalinisme ini dimaksudkan untuk mengontrol pemerintahan dan kehidupan ekonomi Uni Soviet.  Tetapi, dengan kekejamannya, sistem ini dianggap tidak kondusif untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan dianggap malah menurunkan kualitas.

3.      Sistem Sinkratik

Sistem sinkratik adalah pengganti sistem borjouis. Ketika indrustialisme berkembang, muncul golongan buruh yang lebih teroganisir secara teratur. Sementara kaum borjouis dan kaum ningrat yang bersaing takut akan kekuatan buruh. Oleh karena itu mereka bekerjasama untuk mempertahankan kekuasaannya. Bahkan dalam perjanjiannya kaum borjouis boleh memeras kaum buruh tetapi tidak boleh menarik petani untuk masuk pabrik. Karena hal itu akan merongrong kekuasaan kaum ningrat.

Contoh dari sistem sinkretik ini bisa kita lihat pada sejarah kita dalam proses akulturasi yang berangsur-angsur. Hal itu membuat Islam sebagai ajaran agama baru dan Jawa sebagai entitas budaya yang menyatu. Sehingga, dengan mudah para Wali Songo memasukkan agama Islam dengan mudah rakyat menerima tanpa harus adanya perlawanan yang dikarenakan sengaja dimodifikasi sesuai dengan budaya dan karakter rakyat pribumi.

C.    Tipe Sistem Politik Menurut Kautsky

1.      Sistem Totalitarianism

Rezim totalitarianism ingin mengendalikan masyarakat secara total, agama, keluarga, olahraga, dan lain-lain. Partai yang didirikan oleh faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin pada tahun 1912 ini tumbuh pesat dan pada tahun 1917 telah berhasil mengambil alih kekuasaan Pemerintahan Sementara Rusia melalui Revolusi Oktober. Namun, dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1991 sebagai akibat dari gagalnya percobaan kudeta sepuluh hari sebelumnya.

Model sistem pemerintahannya terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama melibatkan mobilisasi dan pengorganisasian kaum buruh-tani. Tahap kedua melibatkan pembangunan wilayah basis di pedesaan dan peningkatan koordinasi di antara organisasi-organisasi gerilya. Dan tahap ketiga melibatkan transisi ke perang konvensional. Totalitarianism tidak mungkin tanpa industrialisasi, karena untuk melakukan kontrol penuh dibutuhkan tingkat teknologi dan komunikasi yang modern.

2.      Sistem Totalitarinism Ningrat

Kelas ini memegang kekuasaan dengan metode totaliter dalam memerintah, buruh dan tani tidak memiliki cukup kekuatan. Proses industrialisasi dan gerakan nasionalis merupakan ancaman.

Sistem totalitarianism ningrat ini bisa kita lihat pada zaman kesultanan Yogyakarta. Untuk menangani urusan agama, Sultan membentuk sebuah badan khusus yang disebut dengan Kawedanan Pengulon. Badan ini mengurus masalah peribadatan, perawatan masjid-masjid kerajaan, dan upacara-upacara keagamaan istana, serta urusan peradilan kerajaan dalam lingkungan peradilan syariat Islam. Urusan regional di luar ibukota dibagi menjadi beberapa daerah administratif yang dikepalai oleh pejabat senior dengan pangkat Bupati. Mereka dikoordinasi oleh Pepatih Dalem. Tugas-tugasnya meliputi pengelolaan administrasi lokal, hukum dan peradilan, pemungutan pajak dan pengiriman hasil panenan melalui bawahannya, Demang, dan Bekel.

3.      Sistem Totalitarinism Cendekiawan

Sistem ini dipimpin kaum ningrat yang didukung oleh kaum menengah atau cendekiawan dan kapitalis. Sistem totaliter yang dipimpin oleh kaum cendekiawan lebih mungkin terjadi di negara-negara baru, yaitu negara yang baru merdeka setelah lama dijajah bangsa lain.

Biasanya, ada beberapa cendekiawan dari beberapa negara ada yang dari partai politik ataupun bukan tetapi beliau bisa memengaruhi para atasan dengan perbuatannya seperti peran alim ulama.

4.      Sistem Demokrasi

Sistem demokrasi timbul ketika ada keseimbangan kelas-kelas bersaing dimana tidak ada satupun yang dapat menguasai semua kelas. Sistem demokrasi ini bisa kita lihat di negara kita, Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono presiden yang menjabat selama 2 periode (Periode 2004-2009 dan Periode 2010-2014)

Dalam sistem ini, dimana seluruh golongan politik mempunyai kesempatan untuk diikutsertakan dalam proses politik dan pemerintahan, dengan cara diadakannya pemilu. Yang artinya, kedaulatan ada ditangan rakyat, menjamin hak-hak asasi manusia dengan proses hukum yang tak pandang bulu, menjunjung tinggi toleransi, pragmatism kerjasama dan mufakat.